H Mustofa : Kepercayaan Masyarakat Harus Dipulihkan

By
hidroponikcirebon

CIREBON- Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon mengembalikan para pejabat yang terkena mutasi dan rotasi yang tidak sesuai aturan. Menurutnya, hal ini harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Cirebon. Selain itu, harus dilakukan upaya meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara (ASN).

“Plh Bupati Cirebon secepatnya harus melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas hal ini. Dan tolong kembalikan ASN yang dulunya di bidang medis ya kembalikan ke medis, guru ya kembalikan ke guru, jadi semuanya sesuai proporsi dan profesional dengan latar belakang sesuai keilmuan,” kata Mustofa, Kamis (1/11/2018).

Menurutnya, persoalan ini jangan didiamkan terlalu lama. Saat ditanya apakah harus ada mutasi dan rotasi ulang, Mustofa menjawab hal ini bisa dikonsultasikan oleh Plh Bupati Cirebon kepada Kemendagri. “Ini cara agar kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Cirebon bisa dipulihkan,” katanya.

Untuk APBD 2019, menurutnya, masih ada waktu hingga akhir bulan ini untuk pembahasan kemudian disetujui.

“Jadi masih ada waktu agar ada pejabat pelaksana tugas bupati di Pemkab Cirebon, mudah-mudahan bisa secepatnya ada sehingga APBD 2019 tidak akan terlambat,” katanya.

Termasuk juga soal Peraturan Bupati terkait APBD Perubahan 2018 yang belum diteken Bupati Sunjaya Purwadisastra, menurutnya, sebaiknya Rahmat intens berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga Kemendagri.

Tidak adanya tandatangan bupati atau pejabat setingkat bupati untuk penandatanganan Perbup ini akan membuat pencairan APBD Perubahan 2018 molor, sementara waktu efektif untuk pelaksanaan program APBD Perubahan 2019 hanya tinggal sebulan lagi.

“Selain itu, harus ada perbaikan RPJMD yang nantinya RPJMD ini bisa menjadi solusi bagi kebijakan ekonomi dan masalah kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon  juga akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan evaluasi mutasi dan rotasi yang terakhir kali digelar. Bupati Sunjaya terakhir kali menggelar mutasi dan rotasi pada 3 Oktober lalu.

Saat itu, ia melantik 592 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, termasuk di antaranya Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gatot Rachmanto, Gatot mendapatkan promosi dari jabatan Kepala Bidang Penataan Ruang menjadi Sekdis. Dari promosi jabatan inilah, Gatot diduga memberikan suap Rp 100 juta kepada Bupati Sunjaya.

“Kami akan mengevaluasi mutasi dan rotasi terakhir, untuk itu kami sudah menjadwalkan pemanggilan kepada BKPSDM dalam waktu dekat ini. Biasanya kami melakukan evaluasi terhadap proses mutasi dan rotasi sebelum pelantikan dan setelah pelantikan,” ujarnya.(C-09)

 

Sumber berita : Kabarcirebon.com

Datautama.NET.ID

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Datautama.NET.ID

You may also like

Hot News